GONET.ONLINE, Gorontalo – Setelah masa cuti Lebaran Idul Fitri, perhatian Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo tertuju pada kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Gorontalo. Mereka menginginkan penegakan disiplin yang lebih kuat terhadap aparatur sipil negara (ASN).
Dalam upaya untuk memastikan kehadiran dan kedisiplinan para pegawai, Komisi I mendorong BKD untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup pemerintah provinsi Gorontalo.
Ketua Komisi I, Aw Thalib, mengungkapkan bahwa sidak direncanakan guna memeriksa secara langsung kehadiran serta kedisiplinan pegawai dan tenaga honorer. Sebab Komisi I menilai sistem absensi online dengan menggunakan finger print yang diterapkan saat ini belum optimal.
“Masih banyak pegawai yang tidak menjalankan disiplin terhadap jam kerja. Ada yang datang finger print tapi setelah itu tidak diketahui isinya pada saat masuk dan keluar,” ujarnya, Jumat (19/04/2024).
Komisi I berharap adanya perpaduan antara sistem absensi online dan offline untuk mengatasi permasalahan tersebut. Diharapkan dengan gabungan sistem ini, kehadiran pegawai dapat lebih terkontrol dengan baik.
“Kami berharap perpaduan antara absensi online dan offline dapat membantu dalam mengatasi permasalahan disiplin OPD lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo,” tambah Thalib.
Rencana sidak kehadiran OPD di lingkup pemerintah provinsi ini diharapkan didukung oleh satuan polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Gorontalo. Sidak gabungan tersebut dianggap sebagai langkah yang tepat dalam meningkatkan kinerja dan disiplin pegawai negeri sipil di lingkup pemerintah provinsi Gorontalo.